3 Mar 2020 Seperti diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 225 disebutkan bahwa institusi Satpol PP
ABSTRAK: B ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja.: Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun … BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berhak mengatur daerah dan masyarakatnya sendiri. Maka berdasarkan hal tersebut untuk Satpol PP Kota Padang Jalan Tan Malaka, tanggal 13 Agustus 2015, pukul 11.30 WIB. 1. Menggunakan fasilitas umum untuk berdagang, yaitu dengan menggunakan trotoar DATA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI BANTEN uu 23/2014 tentang pemerintahan daerah; 4. undang undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota; 5. pp nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah & wakil kepala daerah; 6. permendagri no 9 th 2005 ttng pedoman pemerintah (kegiatan disimpan di satpol pp 2,7m) Buku Undang Undang dan Peraturan Pemerintah RI: 2018 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Himpunan Peraturan Ttg. Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Tahun 2012-2013. UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
01 desember 2016. perda no 13 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah dan … Tugas, Fungsi, Kewajiban Satpol PP | tunas63 Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk … SALINAN - Gadjah Mada University dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR PELAYANAN … KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM … Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 245 Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi /kab/kota tentang rencana tata (SATPOL PP) Menegakkan Perda dan Perkada (UU No. 23/2014 psl 255) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
Nov 30, 2014 · Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini dibuat dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.Bagi Anda yang ingin mendowload Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SATUAN … Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Pasal 23 Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Perintah UU, Linmas dan Damkar Bergabung ke Satpol PP ... Sep 21, 2018 · Dasar hukumnya adalah, Undang-Undang (UU) nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kemudian UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP yang diperbaharui lagi dengan PP terbaru nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP. “Nah dalam PP ini sudah ditambah tiga … File:UU 23 2014.pdf - Wikimedia Commons
Buku Undang Undang dan Peraturan Pemerintah RI: 2018 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Himpunan Peraturan Ttg. Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Tahun 2012-2013. UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 23. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 27. Suku Dinas adalah Unit Kerja Dinas di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi. Evaluasi Perda Pungutan di Era UU No.28 Tahun 2009 Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja SDM : Sumber Daya Manusia S.E. : Surat Edaran UU No.23/2014 tentang Pemda yang menempatkan otoritas pembatalan Perda oleh Mendagri (untuk dan retribusi daerah yang diatur UU No.28 Tahun 2009 tentang … Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang ...
PP No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
